Berdasarkan penelusuran Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives atau CISDI, setidaknya ada empat negara di Asia Tenggara yang telah menerapkan kebijakan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sejak 2017. Mereka adalah Thailand, Brunei, Filipina, dan Malaysia.

Lalu ada tiga negara lain yang sedang mempertimbangkan kebijakan cukai atas MBDK, yakni Vietnam, Singapura, dan Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah mengkaji kelayakan MBDK sebagai barang kena cukai sejak 2018, dan hasilnya adalah layak. Namun, hingga kini kelayakan itu tidak diikuti oleh penerapan cukai karena masih mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap industri dan lapangan pekerjaan.

Dalam penelusuran artikel-artikel ilmiah secara sistematis, CISDI menunjukkan bahwa MBDK memiliki dampak kesehatan terhadap konsumen. MBDK antara lain meningkatkan risiko obesitas hingga 1,59 kali, kanker 1 sampai 6 kali, diabetes 1-2 kali, dan penyakit jantung 1,44 kali. Dampak kesehatan lainnya yang ditemukan dalam penelusuran CISDI antara lain adalah sindrom metabolik, kelahiran prematur, dan autisme.

Sementara itu, konsumsi MBDK di Indonesia makin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut catatan CISDI, selama dua dekade, konsumsi MBDK meningkat hingga 15 kali lipat, atau dari 51 juta liter pada 1996 ke 405 juta liter pada 2014. Riset Kesehatan Dasar 2018 yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia mengonsumsi MBDK lebih daripada 1 kali dalam sehari.

Seiring dengan peningkatan konsumsi MBDK, prevalensi obesitas juga meningkat di Indonesia.

Oleh karena itu, CISDI coba melihat bagaimana cukai atas MBDK diterapkan di Thailand, Filipina, dan Malaysia dan bagaimana penerapan itu berpengaruh terhadap perilaku konsumsi MBDK di tengah masyarakat. “Penerapan kebijakan cukai di negara-negara tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi penerapan cukai atas MBDK di Indonesia,” kata peneliti CISDI, Gita Kusnadi, dalam Webinar bertajuk “Masa Depan Pengendalian Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)” pada 23 Agustus 2022.

Baik Thailand, Filipina, maupun Malaysia bukannya tidak mendapatkan tantangan saat akan menerapkan cukai atas MBDK. Di Thailand, sempat muncul kekhawatiran akan dampak penerapan cukai terhadap aspek ekonomi, seperti hilangnya lapangan. Di Malaysia, keluhan akan dampak ekonomi terutama disampaikan kalangan usaha kecil dan menengah. Sementara itu, Filipina harus menghadapi gencarnya klaim bahwa MBDK dapat membantu pemenuhan kebutuhan gizi kalangan ekonomi menengah ke bawah, dan bahwa cukai hanya akan menguntungkan masyarakat ekonomi menengah ke atas.

Pada akhirnya, menurut Gita, ketiga negara itu berhasil mengatasi tantangan-tantangan di atas. Gita bilang kuncinya adalah kerjasama kuat lintas sektor. Artinya, kebijakan cukai atas MBDK harus didukung oleh kebijakan sektor lain secara komprehensif.

Faktor pendukung lain kesuksesan penerapan kebijakan cukai atas MBDK adalah kampanye pembuktian ilmiah terhadap narasi-narasi mereka yang menentang kebijakan itu melalui pesan-pesan kesehatan dan non-kesehatan. Khusus di Malaysia, pemerintah di sana memberi masa tenggang untuk proses transisi dan adaptasi bagi industri. “Bahkan, pemerintah Malaysia melakukan pendampingan terkait proses administrasi bagi para pelaku usaha ketika cukai atas MBDK pertama kali diterapkan,” papar Gita.

Hasil penerapan cukai di ketiga negara itu, menurut penelusuran CISDI, berhasil menurunkan konsumsi harian MBDK sebesar 2,5 persen di Thailand dan 8,7 persen di Filipina. “Melalui studi modelling di beberapa negara di Asia Tenggara, penerapan cukai atas MBDK diharapkan berdampak pada pada penurunan konsumsi MBDK, penurunan prevalensi obesitas dan penyakit tidak menular serta peningkatan pendapatan negara,” kata Gita.

Berdasarkan hasil studi di atas, Gita mengatakan CISDI akan terus mendorong proses implementasi cukai atas MBDK di Indonesia. “Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak masyarakat atas kesehatan dan mendorong terciptanya lingkungan yang suportif bagi masyarakat untuk hidup lebih sehat.”[]